EKONOMI DAN POLITIK MENURUT PERSPEKTIF ARTHASASTRA

EKONOMI DAN POLITIK MENURUT PERSPEKTIF ARTHASASTRA


KONSEPSI DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN EKONOMI DAN POLITIK MENURUT PERSPEKTIF ARTHASASTRA
(Merangkai Butir Mutiara Kepemimpinan)

 Oleh :
Untung Suhardi



Prawacana

Sepanjang sejarah peradaban manusia bahwa arthasastra merupakan sebuah rujukan pandangan dalam ilmu kepemimpinan.  Menurut pandangan beberapa para ahli kepemimpinan dan para pakar ekonom bahwa sejak jaman dahulu sebelum perkembangan ilmuan modern arthasastra ini sudah dijadikan referensi untuk para pemimpin yang ada diseluruh dunia. Para pemuka pemerintahan  yang ada diseluruh dunia menggunakan panduan buku ini sebagai acuan dalam menjalankan pemerintahan, seperti pada kehidupan Romawi dan Yunani yang dalam perkembangan peradaban dunia sangat kagum dengan adanya acuan ini. Padahal jika dikaji dengan ilmiah sesungguhnya arthasastra sudah ada jauh sebelum perkembangan kebudayaan tersebut. Berdasarkan referensi yang dikemukakan oleh I.B.Radendra Suastama, M.H  yang menyadur terjemahan L.N Rangarajan (1992) beliau menulis bahwa buku arthasastra sudah ditulis sekurangnya pada 18 abad yang lalu.  Dari tulisan yang terkait ini bahwa dalam perkembangan kehidupan dipanggung politik dunia bahwa peran pemimpin sangatlah mutlak diperlukan karena dalam hal ini pemimpin merupakan tonggak sejarah dalam kemajuan dan kemunduran suatu bangsa dalam torehan sejarah dari seluruh dunia.

Sejalan dengan uraian tersebut bahwa konsepsi arthasastra yang dihadirkan oleh bujanngga besar pada jamannya yaitu Kautilya telah mengubah sebuah konsepsi pemahaman bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan mutlak ada yang namanya aturan dalam menjalankan roda pemerintahan yang tidak hanya diciptakan secara hemegomi pemimpin yang menang karena pencitraan diri akan tetapi ada didalamnya ada sebuah pemahaman ilmu pemerintahan yang diterapkan dalam kehidupan kekinian. Bertolak dari uraian diatas bahwa dalam pemahaman tentang ilmu pemerintahan  yang mutlak diperlukan dalam kehidupan sekarang, tetapi dengan perkembangan jaman yang terus berkembang seolah-olah pemahaman tentang pemimpin dan kepemimpinan dibuyarkan oleh adanya sebuah pencitraan diri dan pengaruh yang dilakukan oleh pemimpin tersebut dan mereka telah mengabaikan nilai-nilai tentang kepemimpinan yang telah dilakukan oleh para pendahulunya seperti, prabhu Siliwangi, Ratu Tribhuana Tunggadewi, prabhu Hayam Wuruk, mahapatih Gajahmada, bapak Sukarno dan para pemimpin dunia lainnya. Tetapi meraka lebih mengutamakan dirinya dan kelompoknya agar memperoleh kesan yang baik dari orang lain. Oleh karena itulah pada pembahasan ini akan dikupas tentang konsepsi pemahaman arthasastra dalam kepemiminan kontemporer. Disisi lain bahwa pada perkembangan kehidupan umat Hindu khususnya di Indonesia sangat terkesan dengan adanya sebuah pelaksanaan upacara  yang banyak sehingga seolah-olah ada anggapan bahwa tiada hari tanpa ritual. Akan tetapi disisi lain sebenarnya hal ini hanyalah sebuah penampakan dari luar dari Hindu yang jika ditelusuri secara mendalam disana ada sebuah cabang dari veda yaitu tentang arthasastra yang mengatur sebuah hubungan kepemerintahan yang mencakup bidang yang komprehansif. Selain itu, bahwa pengadaan buku tentang arthasastra ini sangatlah minim sehingga banyak orang yang kesulitan mencari referensi tentang buku artha sastra ini, sehingga bisa dikaji tentang pengetahuan pemerintahan dalam hal ekomomi, politik, tatanegara, hukum dan bidang yang serumpun lainnya. 


Arti, sejarah arthasastra dan legenda Kautilya
Secara terminologi bahwa arthasastra berasal dari kata artha yaitu harta benda, kemakmuran dan dalam konteks lain berarti negara atau pemerintahan yang mengusahakan dan memlihara kemakmuran rakyatnya (Radendra S, 2007 : 1). Sehingga yang menjadi pokok pemikiran arthasastra adalah adanya ilmu ekonomi, pajak, penganggaran dan akuntasi, disisi lain adalah adanya sebuah pemahaman bahwa dalam membahas tentang adanya sebuah penegakan hukum yang dalam administrasi internal pemerintahan yang menyangkut rakhsa, palana dan  yogakhsema  atau perlindungan dari agresi luar, pemeliharaan ketertiban dan kesejahteraan rakyatnya (Miriam Budiardjo, 1986 : 46 dalam Radendra S, 2007 : 3). Jadi dalam hal ini ada sebuah perbedaan antara dharmasastra dan arthasastra yaitu bahwa dharmasastra hanya mengatur untuk perorangan dan dapat ditebus dengan ritual tertentu, tetapi dalam arthasastra dikhususkan  para penguasa dan pelanggaran hukum bukan hanya dosa melainkan pelanggaran hukum harus dihukum oleh negara.

Dalam sejarah peradaban Barat, jaman Yunani Kuno dianggap sebagai babak awal terhadap kajian-kajian tentang negara. Sebab pada jaman Yunani Kuno (sekitar 500 SM) itulah mulai muncul pemikiran-pemikiran tentang negara oleh para filofof seperti Plato dan Aristoteles. Namun setelah runtuhnya peradaban Yunani dan Romawi, dunia Barat memasuki abad kegelapan (dark ages) sekitar abad ke 5, dimana pemikiran tentang negara didominasi oleh gagasan Kristiani. Sementara di dunia Timur tepatnya di India, dalam arthasastra yang ditulis kira-kira 321-300 SM oleh Kautilya, Perdana Menteri kerajaan Chandragupta Maurya juga telah mengemukakan pemikirannya tentang negara. Dalam bukunya itu, ia membentangkan teori tentang “ikan besar memakan ikan kecil” (fish law). Menurut penulis, teori yang dikemukakan Kautilya ini dapat mewakili pemikiran Hindu tentang negara. Berdasarkan teori yang dikemukakan Kautilya, dapat dipahami bahwa alasan adanya negara adalah untuk melindungi kelompok yang lemah dari ancaman kelompok yang lebih kuat. Negara diperlukan untuk mencegah terjadinya hukum rimba, dimana kelompok yang kuat menindas kelompok yang lemah. Dalam konteks ini pemikiran Hindu tentang negara bersifat “struktur-fungsional”. Artinya, eksistensi negara harus mampu memberikan perlindungan atas seluruh kehidupan sosial (ekonomi, politik, budaya dan lainnya) warga negaranya, terlepas dari latar belakang masyarakat yang ikut bergabung ke dalam negara tersebut. Berdasarkan teori Kautilya, dapat diartikan pula tanpa eksistensi negara—dalam bentuk kongkritnya adalah pemerintah--akan menimbulkan kekacauan atau anarki akibat tiadanya otoritas yang bertindak sebagai penengah bila terjadi pertentangan antar kelompok dalam masyarakat. Pendek kata, dalam pandangan Hindu, keberadaan negara merupakan syarat penting bagi kelangsungan hidup bermasyarakat.
Schrieke melalui The Native Rulers (dalam Indonesian Sociological Studies, 1955) menjelaskan transformasi kekuasaan sebagai evolusi kepemimpinan dalam tiga  tipe, yaitu primus inter pares, kingdom, dan patrimonial. Berkaitan dengan tipe kepemimpinan yang kedua, yaitu kerajaan (kingdom), Krisna Rao dalam bukunya Studies In Kautitya (terjemahan: Sura, 2003) menjelaskan bahwa Arthasastra adalah salah satu buku politik Hindu atau buku tuntunan raja-raja dalam mendapatkan dan mempertahankan dunia ini. Dalam bagian akhir buku Arthasastradengan tegas dinyatakan bahwa pengetahuan ini akan membawa umat manusia mencapai dharma, artha, dan kama. Bana menjelaskan buku Arthasastra sebagai ilmu dan seni diplomasi. Arthasastra disusun oleh Kautilya berdasarkan atas sejumlah buku politik Hindu kuna, tradisi politik dan pengalaman hidupnya. Kitab ini mengandung 32 bagian, 15 adikarana dengan 150 bab, dan 600 sloka. Kautilya disanjung-sanjung sebagai tokoh politik Hindu legendaris yang kejeniusannya sering disepadankan dengan filsuf dan negarawan, seperti Plato, Aristoteles, dan Machiavelli. Ada persamaan yang mendasar antara Kautilya dengan Aristoteles dan Plato dalam etika dan politik. Mereka sama-sama menganggap bahwa keduanya itu sama pentingnya untuk menata hidup bersama. Mereka sama-sama percaya bahwa hidup yang berbahagia adalah hidup yang berkebajikan (2003:147). Kautilya diperkirakan hidup pada abad ke 4 sm. Kedudukan dan peranannya adalah penesihat dan penyelamat raja Mauria, Chandragupta. Nama lainnya adalah Wisnugupta dan Chanakya.
Buku Arthasastra pertama-tama menelaah tujuan masyarakat dengan menerangkan posisi trayi, anvikshiki, varta, dan danda dalam kerangka keberadaan manusia. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan warnasrama dharma sebagai landasan tertib sosial dan kewajiban-kewajiban umum yang berlaku untuk semua orang. Sebagai seorang negarawan, Kautilya menaruh perhatian besar terhadap kerjaan dan kekuasaan. Dalam buku 6 bab I, ia menyebutkan unsur-unsur negara itu terdiri atassvami, amatya, janapada, durga, kosa, danda, dan mitra. Svami adalah yang dipertuan atau master, yaitu lebih menunjuk kepada seorang kepala negara atau presiden ketimbang sebagai seorang raja; Amatya adalah para menteri atau pejabat tinggi negara; Janapada adalah wilayah dan penduduknya; Durga adalah benteng;Kosa adalah perbendaharaan negara; Danda adalah tentara; dan mitra adalah sekutu. Kautilya menyusun buku Arthasastra atas sistem monarki-konstitusi. Svamidiposisikan dalam struktur pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kekuasaannya tidak absolut. Kedudukan dan fungsinya sebagai seorang svamiditentukan dan diatur secara ketat. Ada pelapisan dan distribusi kekuasaan yang jelas. Tugas dan kewajiban svami menurut Kautilya dibedakan menjadi tiga, yaitu tugas eksekutif, yudikatif, dan administratif. Ini menandakan adanya sistem pembagian kekuasaan, sebaigamana yang berkembang dalam sistem demokrasi.
Demokrasi dalam pengertian klasik setidak-tidaknya diartikan “pemerintahan rakyat“ (demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan).  Dalam hal ini, baik sebagai sebuah konsepi maupun praktik, demokrasi mengalami perkembangan yang sangat panjang, yakni melalui perjalanan historis sepanjang lebih dari dua setengah milenium, yakni dipraktikkan awalnya di Athena pada zaman Yunani Kuno dalam bentuk demokrasi langsung kurang lebih pada 500 SM. Dalam pengertian yang lebih modern dan sekaligus lebih populer, demokrasi kemudian diberi makna sebagai “pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat”. Dalam makna yang demikian, baik dalam pengertian yang klasik maupun yang lebih modern, kata “rakyat” mendapat tekanan penting. Tekanan kepada kata “rakyat” diberikan untuk memberi kontras terhadap berbagai bentuk pemerintahan absolut lainnya, seperti raja-raja yang sumber otoritasnya berasal dari kekuasaan turun-temurun dan/atau yang, baik secara langsung maupun tidak menyatakan memiliki kekuasaan untuk memerintah berdasarkan sumber yang berasal dari kekuasaan Ilahi.
Dari uraian tersebut dapat diketahui secara sepintas bahwa sistem yang dianut oleh Kautilya dalam mengembangkan Arthasastra-nya. Kautilya menyebut raja atau kepala negara dengan istilah svami. Svami adalah seorang rajarsi. Adakah ini pertanda bahwa Kautilya menyadari kelemahan sistem monarki. Apabila demikian, sistem  monarki apakah yang dikembangkan dan dipadukan dengan sistem politik demokrasi, serta  bagaimanakah eksistensi demokrasi yang terdapat dalam buku Athasastra? Ke arah inilah kajian ini ditujukan hingga setidak-tidaknya ditemukan unsur-unsur demokrasi dalam buku Arthasastra.
 



No comments:

Post a Comment

Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top